Mendirikan Senat Mahasiswa UGM (1990)

Membangun Landasan Angkatan Baru

Iwan Samariansyah
iwansams@jurnas.com

SENAT Mahasiswa UGM adalah lembaga sentral kemahasiswaan yang dibentuk untuk pertama kalinya pada tahun 1990. Aku bersyukur ikut terlibat secara aktif dalam aktivitas kemahasiswaan masa itu. Dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan ala mahasiswa (Student Government) maka aku dan kawan-kawan berupaya keras meletakkan landasan baru bagi Angkatan yang kelak menjadi pendobrak sejarah, delapan tahun kemudian.

Dalam konteks inilah, maka Senat Mahasiswa yang kami bentuk waktu itu hanyalah salah satu organ dari Badan Kekeluargaan Mahasiswa UGM, dan berfungsi sebagai lembaga legislatif dengan kepengurusan kolektif (berbentuk Presidium), dengan seorang Ketua Umum, lima ketua dan seorang Sekretaris Jenderal. Akulah saat itu yang dipercaya teman-teman sebagai Sekjen SM UGM yang pertama.

Untuk pertama kalinya Senat Mahasiswa UGM generasi awal itu mengadopsi keanggotaan Forum Komunikasi Mahasiswa UGM, lembaga non struktural para pemimpin lembaga kemahasiswaan yang sebelumnya sudah ada. Forum tersebut adalah lembaga tanpa kepengurusan tetap yang menghimpun para Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas, para Ketua Umum BPM Fakultas dan 12 orang wakil-wakil Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas. Jumlahnya 54 orang.

Saat SM UGM didirikan, Gelanggang Mahasiswa UGM sudah lama menjadi pusat kegiatan untuk para mahasiswa di Yogyakarta. Hanya saja karena letaknya berdekatan dengan Kampus UGM maka akhirnya identik dengan pusat kegiatan bagi mahasiswa UGM saja. Gelanggang Mahasiswa itu dibangun tahun 1970-an dan sempat menjadi sentra pergerakan bagi para aktivis tahun 1970-an ketika Dewan Mahasiswa UGM dan Dewan Mahasiswa se-Yogyakarta masih berkantor di gedung tersebut.

Antara 1980 hingga 1990, Gelanggang Mahasiswa dipergunakan oleh sekretariat organ-organ eks Dewan Mahasiswa yang kini berdiri sendiri-sendiri dengan nama Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit-unit Olahraga, Kesenian dan berbagai unit khusus Dewan Mahasiswa tetap eksis menggunakan berbagai fasilitas di gedung tersebut. Termasuk juga Unit Kerohanian Islam Jamaah Shalahuddin UGM yang setiap bulan Ramadhan menyulap gedung tersebut menjadi Masjid Kampus !

Setelah pembentukannya melalui Kongres Mahasiswa UGM tahun 1990, Senat Mahasiswa UGM lantas lantas meneruskan tradisi Dewan Mahasiswa UGM dan berkantor di Gedung tersebut dengan menggunakan ruang eks Koperasi Mahasiswa (Kopma) di sisi barat Gedung tersebut, bertetangga dengan ruang Unit Kegiatan Pencinta Alam MAPAGAMA dan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Majalah BALAIRUNG.

Meski saat itu diberlakukan kebijakan NKK/BKK ala Orde Baru, di lingkungan Universitas Gadjah Mada secara de facto BKK memang ada namun tidak berjalan dengan baik. Aktivitas dilakukan secara terpisah oleh Senat Mahasiswa di lingkungan fakultasnya masing-masing, atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Atau juga oleh Unit-unit Kegiatan Mahasiswa, organ Dewan Mahasiswa UGM yang masih dibiarkan hidup dan berpusat di Gelanggang Mahasiswa UGM.

Pada tahun 1985 dengan tidak efektifnya fungsi BKK sejumlah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas yang tidak puas dengan situasi yang ada, bertemu dengan beberapa Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa, khususnya UKM Pers Mahasiswa. Pertemuan tersebut sepakat untuk secara rutin bertemu secara bergiliran di berbagai fakultas atau Sekretariat UKM yang ada di lingkungan UGM. Bekas SekretariatDewan Mahasiswa yaitu Gelanggang Mahasiswa juga kerap dijadikan tempat pertemuan, terutama ruang Kopma dan Pers Mahasiswa UGM. Juga Balairung Kantor Pusat UGM.

Diantara motor pertemuan saat itu antara lain Abdul Latief (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fisipol UGM), Sugeng Bahagijo (Ketua Umum Senat Mahasiswa Filsafat) dan Moh Saefuddin (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Geografi UGM). Yang menarik, sejumlah aktivis non formal juga kerapkali ikut serta dalam pertemuan tersebut. Sebut saja nama-nama seperti Genot Widjoseno, Rizal Mallarangeng, M. Thoriq, Afnan Malay, Coki, Didit Girli dan sebagainya.

Mentor mereka saat itu ada dua orang. Pertama, Taufik Rahzen, pemimpin Studi Klub Teknosofi. Mahasiswa Teknik Kimia UGM ini malah lebih sering tampak di Gedung Filsafat yang ada di Gedung Pusat UGM daripada di kampusnya sendiri di Skip. Kedua, M. Thoriq yang juga pemimpin Redaksi pers mahasiswa UGM Majalah Balairung, mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM.

Namun baru setelah berlangsungnya Pemilu mahasiswa UGM pada tahun 1987, serta didorong oleh Rektor UGM yang baru Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri, SH (almarhum) pada akhirnya para aktivis berhasil mengukuhkan keberadaan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa UGM. Saat itu tidak terfikirkan untuk melibatkan para aktivis UKM didalamnya, meskipun secara informal pertemuan dua komponen yang berbeda orientasi kegiatan itu tetap berjalan.

Salah satu prestasi yang sempat ditorehkan oleh Forkom SEMA/BPM itu adalah keberanian institusi baru tersebut mengeluarkan Pernyataan Sikap Menolak SDSB. Hebatnya lagi pernyataan yang disampaikan ke DPRD Provinsi DI Yogyakarta itu diantar sendiri oleh Rektor UGM. Aksi ini kontan mendapat liputan hangat media massa lokal maupun nasional dan memicu kontroversi tak berkesudahan. Bayangkan, seorang Rektor mengantar aksi demo para mahasiswanya ke Parlemen !

Para pemimpin Mahasiswa periode 1987-1989 pun berakhir jabatannya. Sesuai ketentuan di UGM, Senat Mahasiswa dan BPM masa kepengurusannya memang hanya dua tahun, dan setelah itu harus diadakan Pemilihan pengurus baru. Pemilu pun digelar pada pertengahan tahun 1989. Dan terpilihlah sejumlah pengurus Senat Mahasiswa dan BPM Fakultas baru periode 1989-1991. Beberapa diantaranya adalah yunior-yunior generasi sebelumnya yang sering ikut-ikut kumpul pada rapat atau diskusi yang diadakan para aktivis. Umumnya malam hari.

Diantaranya para pemimpin baru Senat Mahasiswa itu adalah aku sendiri yang saat itu terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Geografi, Janoe Arijanto (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fisipol), Lukman Hakim Hassan (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi), Nurhidayat Agam (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik) dan Kusuma SP (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sastra).

Kelima tokoh inilah bersama para aktivis lain segenerasi, lantas ditambah dengan almarhum Moh Khoiri Umar (Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM) dikenal sebagai tokoh pendiri organisasi sentral kemahasiswaan di tingkat Universitas, Senat Mahasiswa UGM.

Institusi baru ini sesungguhnya dirancang atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK Mendikbud No 0457/1990 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Para aktivis menyebut SK tersebut sebagai SK SMPT dan perbedaan pendapat pun terjadi dikalangan para aktivis mahasiswa menanggapi keluarnya SK tersebut.

Sekedar diketahui, di UGM sendiri saat itu ada 20 Fakultas. 18 Fakultas setara Program S-1 dan dua Fakultas lainnya Program Non gelar atau D-3 yaitu Non Gelar Teknologi dan Non Gelar Ekonomi. Beberapa orang mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa dan Ketua Umum BPM periode sebelumnya kemudian mengajak pengurus yang baru terpilih menggelar pertemuan. Tempatnya di Fakultas Ekonomi. Dan disitulah terjadi diskusi yang hangat mengenai perlunya pengurus yang baru membentuk Forkom yang baru pula.

Sejumlah Pengurus yang baru kemudian melontarkan usulan agar para pengurus UKM juga diajak bergabung dalam institusi tersebut. Istilah Forum untuk Forkom memang sudah tepat karena institusi tersebut sifatnya cair dan tidak mengikat. Tidak ada kepengurusan tunggal disitu dan semua keputusan diambil secara kolektif dan berasaskan kebersamaan.

Timbul masalah karena jumlah UKM yang begitu banyak dan beragam. Namun wakil dari secara cepat menemukan jalan keluarnya. Unit-unit Olahraga selama ini berkumpul dalam wadah Sekretariat Bersama Unit Kegiatan Olahraga, sedangkan Unit-unit Kesenian mempunyai Sekretariat Bersama Unit Kegiatan Kesenian. Dan masih ada pula Unit-unit Khusus seperti Unit Pramuka, unit Pers Mahasiswa, Unit Koperasi Mahasiswa dan sebagainya. Jumlahnya ada 10, dan mereka diwakili oleh Ketuanya masing-masing.

Dengan demikian, wakil Gelanggang Mahasiswa di Forkom menjadi 14 orang. Sedangkan wakil-wakil Fakultas masing-masing dua orang pula yaitu Ketua Umum Senat Mahasiswa (Eksekutif) dan Ketua Umum BPM (Legislatif).

Hasil kesepakatan inilah yang kemudian diajukan kepada Rektor, namun diluar dugaan disetujui langsung Rektor yang juga adalah mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UGM pertama itu. Koesnadi rupanya setuju dengan jalan fikiran para mahasiswanya bahwa kebekuan aktivisme mahasiswa di tingkat Universitas harus segera dipecahkan. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Keluarga Mahasiswa UGM yang barupun segera disusun dan rencana Kongres Mahasiswa segera digelar.

Yang jelas AD/ART itulah yang kemudian menjadi dokumen otentik yang membuktikan bahwa Senat Mahasiswa UGM berbeda formatnya dengan SMPT versi pemerintah, sebuah keberanian untuk membangkang yang luar biasa mengingat kondisi politik yang otoriter dan mengekang saat itu.

Senat Mahasiswa UGM memang memberlakukan sistem pemerintahan mahasiswa (Student Government) di lingkungan organisasi kemahasiswaan UGM. Senat Mahasiswa UGM berhasil melaksanakan Kongres Mahasiswa UGM yang pertama di Kaliurang, dan terpilihlah Moh Khoiri Umar sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa dengan aku sebagai Sekretaris Jenderal. Senat Mahasiswa UGM ini menyatakan dirinya sebagai Lembaga Legislatif. Senat Mahasiswa kemudian membentuk Kabinet mahasiswa yang diberi nama Badan Pelaksana Senat Mahasiswa UGM dengan Ketua Janoe Arijanto dan Wakil Ketua Kusuma SP. Keduanya juga diminta meletakkan jabatannya di Fakultas Sospol dan Sastra.

Yang jelas, poembentukan lembaga sentral kemahasiswaan itu sangat memakan waktu, pikiran, perasaan, dan keringat. Berbagai konsep dirumuskan dalam berbagai pertemuan, siang maupun malam sebelum terlaksananya Kongres Mahasiswa UGM pada Tahun 1990 yang sangat bersejarah itu. Sebelum terbentuknya SM UGM, dan masih bernama Forum Komunikasi Mahasiswa UGM sempat pula diadakan studi banding ke berbagai kampus di Jawa. Perpecahan internal juga terjadi dengan lahirnya kelompok Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM) UGM yang menyatakan menolak SMPT. Motornya adalah Dadang Juliantara dan Sugeng Bahagijo.

Padahal, aktivitas Senat Mahasiswa UGM sendiri tidaklah bersifat elitis. Beberapa aktivis non formal juga diajak ikut serta mengkreasi berbagai kegiatan yang ada. Dialog Kebudayaan, sebagai contoh, melibatkan Nirwan Arsuka, Genot Widjoseno, Afnan Malay, Yaser Arafat dan kawan-kawan dari Forum Bulaksumur. Prestasi yang paling gemilang pada Angkatan Pertama ini adalah digelarnya Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia yang mengundang lebih dari 50 kampus Perguruan Tinggi se Indonesia. Ini prestasi besar. Tak ayal lagi suasana Simposium menjadi mirip Kongres Mahasiswa Indonesia !

Hanya satu tahun, kepengurusan Senat Mahasiswa UGM berakhir. Dan angkatan berikutnya masuk. Angkatan II hasil Kongres memilih secara voting Anies Baswedan, Ketua Senat Mahasiswa Fak Ekonomi UGM sebagai Ketua Umum SM UGM, dilanjutkan dengan Angkatan III di bawah kepemimpinan Elan Satriawan (lagi-lagi dari Fakultas Ekonomi). Gagasan mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berkembang pada masa-masa ini, dan mendapat penyempurnaan terus pada generasi-generasi aktivis intra Universiter selanjutnya. Lembaga inilah yang delapan tahun kemudian pada 1998 akhirnya berhasil menggoyang kekuasaan Presiden Soeharto dan mengakhiri 32 tahun kekuasaan otoriter Orde Baru.

Dasar-dasar organisasi kemahasiswaan yang vacuum sejak 1978 setelah dibekukannya Dewan Mahasiswa, terus melakukan regenerasi organisasi sentral kemahasiswaan. Pada 1988, cikal bakal Dewan Mahasiswa versi baru diletakkan yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa. Dan pada 1990, lahirlah Senat Mahasiswa. Meski, tidak lagi bisa menggunakan nama Dewan Mahasiswa namun tetap menjadi Student Government.

Bersama-sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia cikal bakal Angkatan baru yaitu Gerakan Mahasiswa 1998 yang fenomenal itu diletakkan, disemaikan dan dipupuk oleh generasi berikutnya serta pada akhirnya dipanen oleh generasi 1998. Sebuah perjuangan yang begitu panjang dan melelahkan. Merekalah yang akhirnya membuat gerakan reformasi politik bagi negeri mencapai puncak momentumnya yang ditandai dengan tergusurnya Soeharto dan Orde Baru dari puncak kekuasaan yang telah dinikmati selama lebih dari 30 tahun. (***)