Akademisi Jadi PM Libya yang Baru

Abdurrahman al-Keib

Iwan Samariansyah

Tripoli | Jurnal Nasional
DEWAN Transisi Nasional (NTC) Libya yang kini menjadi pemerintah sementara Libya akhirnya menunjuk seorang akademisi asal Tripoli, Abdurrahman al-Keib sebagai Perdana Menteri Libya yang baru. Abdurrahman al-Keib, akademisi dengan spesialisasi teknik kelistrikan lulusan Amerika Serikat itu mengalahkan delapan kandidat lainnya dengan meraup dukungan 26 dari 51 suara anggota NTC.

Wartawan BBC di Tripoli, Katya Adler melaporkan Keib dipandang sebagai calon yang cakap dan dianggap memenuhi semua konsensus yang diharapkan bisa mengatasi persaingan di dalam tubuh NTC pasca-Khadafi. Keib yang menggantikan posisi Mahmoud Jibril itu diharapkan segera menyusun anggota kabinetnya dalam beberapa hari ke depan. Kabinet ini akan menjadi bagian dari pemerintahan sementara yang mengendalikan Libya hingga digelarnya pemilu parlemen delapan bulan mendatang dan pemilu multipartai pada 2013.

Juru bicara Jalal el-Gallal mengatakan NTC ingin membentuk pemerintahan sementara setelah tergulingnya Khadafi karena para anggota NTC mulai kehilangan orientasi. Perpecahan serius dalam NTC bermula dari keputusan NTC mengganti PM Libya Mahmoud Jibril. "Pemilihan ini membuktikan rakyat Libia mampu membangun masa depan," kata Ketua NTC, Mustafa Abdel Jalil.

PM Mahmoud Jibril dianggap gagal mencegah pembunuhan atas Muammar Khadafi. Dan dia dianggap sebagai bagian dari rezim lama yang digulingkan. Jibril tadinya adalah Menteri Kehakiman Libya sejak 2007. Ia baru mundur empat hari setelah protes besar-besaran terjadi pertama kali di Kota Benghazi.

Saat Khadafi berkuasa, mantan Perdana Menteri Mahmud Jibril sempat pula menjabat sebagai Ketua Dewan Pembangunan Ekonomi Nasional selama empat tahun (2007-awal 2011). Pengumuman pemilihan perdana menteri baru ini dilakukan hanya beberapa jam setelah NATO mengumumkan penghentian operasi militernya pada Senin (31/10) tengah malam waktu Libya. Abdurrahman diharapkan bisa menjadi penengah bagi faksi-faksi yang bersaing di NTC mengingat latar belakangnya sebagai akademisi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen mengunjungi Tripoli dan menyatakan NATO merasa bangga bisa terlibat dalam membantu perlawanan rakyat Libya yang mengakhiri 44 tahun masa kediktatoran. Meski telah menghentikan operasinya di Libya, Rasmussen menjamin NATO tetap akan membantu negeri itu mereformasi sistem pertahanan dan keamanan negara kaya minyak itu. Namun untuk saat ini PBB yang akan memimpin program bantuan internasional di Libya. (BBC/Reuters)

Dimuat di Harian Jurnal Nasional edisi Rabu, 2 November 2011 hal 13 Internasional

Mantan Pemberontak Sayap Kiri Jadi Wali Kota

Gustavo Petro

Iwan Samariansyah

Bogota | Jurnal Nasional

PARA kandidat kiri merebut kursi-kursi baru dalam pemilihan-pemilihan lokal dan regional, Selasa (01/11) di Kolombia. Bahkan, mantan pemberontak Gustavo Petro berhasil meraih kursi wali kota Bogota, ibu kota negara dan kota penting strategis di negara Amerika Latin yang bergolak itu.

Itu adalah pemilihan pertama sejak kemenangan Presiden berhaluan kanan-tengah Juan Manuel Santos tahun 2010 yang menggantikan Alvaro Uribe yang berhaluan kanan, yang politik-politiknya tampaknya dikecam pemilih setelah ia secara pribadi berkampanye bagi kandidat yang kalah.

Para pemilih Kolombia memilih gubernur di 32 daerah dan lebih dari 1.000 wali kota serta wakil bagi majelis-majelis negara mereka dan dewan-dewan kota. Pemilihan regional dianggap akan mengundang risiko pribadi paling besar bagi para kandidat, yang mendapat tekanan dari gerilyawan dan kelompok-kelompok paramiliter yang bersaing untuk menguasai pemerintah-pemerintah lokal.

Terutama apa yang diperkirakan merupakan daerah-daerah Uribe--seperti wilayah Antiquia di barat laut tempat ia adalah gubernur sebelum menjadi presiden tahun 2002-2010. Yang jelas, di ibu kota Bogota, Gustavo Petro, yang pernah menjadi anggota pemberontak kiri nasionalis M-19, meraih kemenangan gemilang.

Kemenangan itu penting, kata pengamat politik Fernando Girado kepada AFP, karena hal tersebut bukan pertama kali seorang mantan gerilyawan dipilih memegang jabatan seperti itu di Kolombia, tetapi karena sebagai seorang senator ia berkonfrontasi langsung dengan Uribe, pemegang pucuk pemimpin sayap kanan negara itu.

Warisan pemerintah sayap kanan Uribe, kata para pengamat dinodai oleh sejumlah skandal korupsi,di antaranya tuduhan-tuduhan memata-matai para lawan politik dan mengawasi secara tidak sah para hakim, polisi dan wartawan. Pemilihan itu menandakan berakhirnya masa kampanye yang ditandai aksi kekerasan, dengan sekitar 41 kandidat tewas tahun ini, kata satu kelompok pengawas.

Satu serangan gerilyawan kiri Oktober menewaskan 23 tentara, ketika para gerilyawan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) menyerang pasukan keamanan. FARC adalah kelompok gerilyawan terlama dan terbesar di Kolombia. Kelompok itu telah aktif 47 tahun dan sekitar 8.000 pejuangnya memiliki senjata, kata Kementerian Pertahanan. (iwansams/AFP/Antara) 

Dimuat di Harian Jurnal Nasional edisi Rabu, 2 Nov 2011 rubrik Internasional halaman 13