Senin, Juni 30, 2008

Reformasi Terus Berlanjut

PERISTIWA reformasi sepuluh tahun silam menandai jaman baru di Indonesia. Galeri Foto Antara menandainya dengan menggelar pameran karya pewarta foto Antara kilas balik Reformasi selama sebulan penuh.

Iwan Samariansyah (iwansams@jurnas.com)

SATU pepatah mengatakan bahwa sebuah gambar lebih menggambarkan daripada seribu kata-kata. Pernah lihat foto pulitzer di vietnam, The Saigon Executioner ? Apa yang Anda pikir saat melihat foto itu? Kengerian dan kekejaman mungkin. Atau barangkali saja kebengisan perang Vietnam. Yang jelas foto hasil jepretan Eddie Adams itu begitu menghentak dan mencekam. Brutal.

Dan 12 pewarta foto Antara, kantor berita tertua dan terbesar di tanah air yang kantornya terletak di jantung Ibukota negeri itu unjuk gigi dengan gambar. Gambar yang tak kalah menghentak, mencekam juga terkesan brutal. Kerusuhan dan penjarahan. Kekerasan di jalan-jalan ibukota Jakarta. Kebakaran yang menghanguskan gedung-gedung bertingkat. Demonstrasi mahasiswa.

Itu antara lain foto-foto yang dipamerkan. Seluruhnya ada 46 foto hitam putih. Arif Ariadi, Hadiyanto, Hermanus Prihatna, Jaka Sugiyanta, Maha Eka Swasta, Mosista Pambudi, Oscar Motuloh, Pandu Dewantara, Saptono, Yudhi Soerjoatmodjo, Yusnirsyah Sirin dan Zarqoni Maksum. Itulah nama-nama jurnalis foto yang menjadi saksi sejarah otentik dan merekam gambar peristiwa reformasi 10 tahun silam.

”Demi mengenang perjuangan para mahasiswa dan rakyat Indonesia yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk gerakan reformasi. Juga untuk terus menyuarakan kembali tuntutan-tuntutan mahasiswa yang belum terwujud hingga sekarang, sekaligus menandai penghujung seabad kebangkitan nasional dengan kritis, itulah tujuan pameran foto ini,” tulis Oscar Motuloh dalam buku katalog pameran.

Semua bermula dari krisis moneter, lantas menjelma menjadi krisis ekonomi. Nilai rupiah jatuh, dan harga sembilan kebutuhan pokok naik tak terkendali. Rakyat gelisah. Dan ratusan, kemudian menjadi ribuan anak-anak muda terdidik dari kampus-kampus perguruan tinggi bergerak keluar kampus. Berunjuk rasa. Kuliah ditinggalkan dan jalan-jalan raya dipenuhi massa mahasiswa. Tuntutannya satu : reformasi total !

Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 32 tahun dituntut untuk mundur dari jabatannya dan pemerintah mesti dibersihkan dari penyakit nepotisme, kolusi dan korupsi (NKK). Hari-hari itu, di sepanjang Mei 1998 bukanlah hari yang biasa. Itu hari ketika gejolak politik meningkat luar biasa tinggi. Bangsa ini sepakat untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih demokratis.

Foto berjudul Swara Rakyat karya Yusnirsyah Sirin, yang diambil di Jalan Meruya, 4 Mei 1998 menggambarkan suasana itu dengan komplit. Gambar mahasiswa yang duduk di depan barisan polisi. Sejumlah spanduk berisikan kritik dan pesan pada penguasa terbaca jelas. Tak ada yang menyangka, unjuk rasa damai yang manis itu seminggu berikutnya berubah menjadi tragedi dahsyat.

Pada 12 Mei, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak di kampusnya saat demonstrasi. Mereka adalah Hafidhin Royan (mahasiswa Teknik Sipil), Hendriawan (Ekonomi), Elang Mulia Lesmana (Arsitektur) dan Hery Hartanto (Teknik Mesin). Kejadian itu memicu kemarahan warga. Sehari setelah itu, kerusuhan besar melanda Jakarta dan kota-kota lain.

Seolah ada kekuatan gelap yang merayap dan mengendalikan, ribuan orang menjadi begitu beringas dan angkara murka pun merajalela. Mereka menjarah dan membakar pertokoan atau pusat perbelanjaan. Juga mobil dan sepeda motor di jalan raya. Banyak orang tewas terpanggang. Aparat keamanan menghilang. Api dan asap dimana-mana. Mosista Pambudi mengabadikan keadaan itu dengan dua gambar menawan : Awal Tragedi serta Capung-capung dan Kabut Kerusuhan.

Foto Awal tragedi menampilkan seorang laki-laki bertelanjang dada berlari-lari membawa bendera di dekat pos polisi Grogol yang dibakar massa pada 13 Mei 1998. Sedangkan foto Capung-capung dan kabut kerusuhan dibidik dari puncak Gedung Antara, Merdeka Selatan menggambarkan helikopter aparat keamanan yang melayang-layang tak berdaya menembus kabut dari asap gedung-gedung yang dibakar massa.

Hari berikutnya, 14 Mei amuk massa masih terus berlanjut. Jaka Sugiyanta dan Hermanus Prihatna memotret kerusuhan di kawasan Tanah Abang dan Saptono merekam mobil-mobil yang hangus dibakar di Jalan Mangga Besar. Sementara Oscar Motuloh, Yudhi Soerjoatmodjo dan Hadijanto merekam berbagai kejadian pada 15 Mei 2008. Saat itu kerusuhan di pusat-pusat ibukota telah berhenti, namun di pinggiran ibukota massa masih mengamuk.

Setelah amuk massa itu yang tertinggal adalah kehancuran dan puing-puing. Bangkai-bangkai kendaraan yang dibakar massa menumpuk di mana-mana, di Cileduk misalnya yang disajikan secara menarik melalui foto berjudul Puing Angkara karya Hadiyanto. Tetapi juga korban manusia jatuh dimana-mana. Ratusan manusia –entah siapa-terpanggang api di berbagai pusat perbelanjaan.

Dan pada 18 Mei 2008, Mosista Pambudi mengabadikan prosesi pemakaman massal korban kerusuhan di TPU Pondok Ranggon. Foto berjudul Korban Kerusuhan itu menggambarkan sejumlah peti mati dan petugas yang menggali liang kubur bagi mayat-mayat gosong yang diketemukan di berbagai pusat perbelanjaan. Hampir seluruhnya tanpa identitas yang jelas, dan dimakamkan begitu saja.

Usai kerusuhan, Gerakan mahasiswa semakin meluas. Tuntutan politik mereka semakin meluas. Kali ini yang menjadi sasaran adalah gedung wakil rakyat di Senayan. Berbondong-bondong mahasiswa menuju Gedung MPR/DPR. Yusnirsyah Sirin dan Saptono memotret peristiwa pendudukan gedung MPR/DPR oleh para mahasiswa. Anak-anak muda tanpa kenal takut, berjaket almamater dengan celana jins belel memutuskan menduduki gedung MPR/DPR dalam arti yang sebenar-benarnya.

Entah siapa yang memulai, puluhan mahasiswa memanjat puncak kubah Grahasabha Paripurna, lantas berjingkrak-jingkrak di atasnya. Resmi sudah lambang kedaulatan rakyat itu dikembalikan ke pemilik kedaulatan yaitu rakyat itu sendiri, para mahasiswa yang sudah jemu dengan suasana penindasan rezim otoriter Orde Baru selama berkuasa 32 tahun itu.

Fotografer Saptono mengabadikan peristiwa pendudukan kubah Gedung MPR/DPR itu dengan bagus. Dia memberi judul foto itu Perlawanan dari Puncak Kubah, yang diambilnya pada 20 Mei. Tampaknya sang fotografer ikut pula naik ke atas kubah tersebut saat itu dan kameranya sempat mengambil gambar jenaka berisi sepasang muda-mudi yang duduk di atas kubah sembari memegang spanduk. Dia lantas memberi judul fotonya Kapan Lagi Dapat Kesempatan Begini. Wahh …..

Desakan dan tekanan politik akhirnya membuat Soeharto yang baru saja terpilih kembali sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya menyerah. Apalagi demonstrasi mahasiswa kemudian didukung oleh sejumlah tokoh politik. Empat tokoh oposisi utama Orde Baru yakni Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PB NU), Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah), Megawati Soekarnoputeri (Ketua Umum DPP PDIP) dan Sri Sultan Hamengkubuwono (Gubernur Yogyakarta) bergabung menyatukan kekuatan.

Lantas pukulan yang paling telak bagi Soeharto adalah ketika 14 orang Menterinya mundur dari kabinet, dan MPR turut mendesak Soeharto meletakkan jabatan. Akhirnya, pada 21 Mei pukul 09.02, penguasa Orde Baru itu pun menyatakan berhenti sebagai presiden dan Wakil Presiden BJ Habibie naik menggantikannya. Gambar para mahasiswa menari dan berjoget kesenangan di Gedung MPR/DPR direkam Oscar Motuloh dengan foto berjudul Dancing for Glory. Keren.

Semua foto itu begitu otentik. Merekam gambaran nyata peristiwa reformasi Mei 1998, satu dasawarsa yang lalu. Ada gambar unjuk rasa ribuan mahasiswa di jalan dan Gedung MPR, pemakaman korban Trisakti, kerusuhan massa, toko-toko yang dijarah, warga yang hangus terpanggang api, para tentara yang berjaga dengan senapan dan tank, sampai perayaan mahasiswa saat Soeharto mundur.

Semua itu membeberkan peristiwa demi peristiwa dalam kronologi visual yang demikian dramatik dan dokumentatif. Gambar memang tak bisa berdusta. Sekaligus membuktikan kekuatannya bahwa memang gambar lebih kuat dari 1.000 kata.

Foto yang dipamerkan disusun urut sesuai kronologis peristiwa yang terjadi sejak 4 Mei 1998 hingga berpuncak pada mundurnya penguasa Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998. Dimulai dari dekat pintu masuk, lantas ke dinding ruang galeri foto sebelah barat memutar ke utara dan berakhir di dinding ruang galeri foto sebelah timur.

Di ruang pendamping, sejumlah memorabilia mahasiswa saat berjuang untuk reformasi juga ikut dipampangkan, termasuk foto-foto mereka. Yang menarik, disitu dipajang pula koleksi jas almamater dan poster-poster yang dipakai demonstrasi saat itu, selongsong peluru, pin, foto-foto dokumentasi, serta foto empat mahasiswa Trisakti yang menjadi korban. Dan tak lupa satu film dokumenter berjudul Tragedi Jakarta 1998 (Gerakan Mahasiswa di Indonesia) karya Tino Saroengalo ikut diputar.

”Kami ingin mengingatkan semua orang. Reformasi harus terus berlanjut. Harapan akan lahirnya janin Indonesia Baru seperti tuntutan mahasiswa saat gerakan reformasi 1998 masih belum terwujud. Kiranya suara dan jeritan mahasiswa serta rakyat yang terhembus dari ruang pameran dapat dibaca dan disimak oleh semua elemen bangsa. Satu suara bahwa memang reformasi belum selesai,” kata Oscar Motuloh. Begitulah.

*) Tulisan ini dimuat di Majalah Dwi Mingguan ARTi, edisi 003 03 - 16 Juli 2008 halaman 80 - 81

Polemik Manifesto Seni

Pameran besar Seni Rupa Indonesia 2008 bertajuk Manifesto yang digelar di Galeri Nasional melahirkan polemik dan wacana menarik soal seni rupa. Sejumlah kurator dan praktisi seni rupa menyampaikan kritiknya, dan para kurator Manifesto berupaya menangkisnya.

Iwan Samariansyah
iwansams@jurnas.com

PAMERAN Manifesto Seni sukses digelar pada 22 Mei – 15 Juni 2008 yang lalu. Paling tidak gebrakan tersebut berhasil mencairkan kebekuan relasi seni rupa berbagai aliran yang selama bertahun-tahun tak bisa berpameran bersama di satu tempat dan waktu. Ada 350 orang perupa terbaik Indonesia yang melibatkan diri. Jumlah ini jelas cukup kolosal dan terbesar sepanjang sejarah seni rupa Indonesia.

Karya-karya yang dipamerkan dalam Manifesto juga cukup lengkap. Mewakili berbagai komunitas, kelompok, generasi juga aliran seni rupa. Ada berbagai lukisan, dari realisme, naturalisme hingga abstrak ; berbagai patung berukuran besar dan kecil ; seni instalasi dari yang indah mencengangkan hingga yang menyerempet klenik dan horor ; beraneka ragam poster dan grafis dan lain-lain.

Meski mengundang banyak pujian dan kekaguman, pameran Manifesto juga dihujani cukup banyak kritik dari berbagai pihak yang mengikuti perkembangan seni rupa modern di Indonesia. Kurasi dipertanyakan, makna seni rupa kontemporer Indonesia juga, bahkan kesadaran kebangkitan seni rupa itu sendiri. Seolah-olah, pameran Manifesto tengah diadili oleh dalam proses pencatatan sejarah seni rupa modern Indonesia.

Untungnya, para kurator manifesto yakni Jim Supangkat, Rizki A Zaelani, Kuss Indarto dan Farah Wardani dalam katalog pameran sudah pasang kuda-kuda. Mereka tegas-tegas menyatakan bahwa meski Manifesto disebut-sebut sebagai pameran terbesar yang pernah digelar, namun apa yang digelar sama sekali tidak dimaksudkan untuk menampilkan suatu konsep seni rupa Indonesia.

Manifesto juga tidak bertujuan mempertontonkan suatu pemikiran seni yang menelurkan formulasi seni yang katakanlah ”beridentitas Indonesia” ; maupun pernyataan tentang praktik seni yang bertumpu pada nasionalisme. Keempat kurator sepakat bahwa Manifesto hanyalah pernyataan bersama dari 350 peserta pameran yang ingin mengukuhkan pengertian dan wacana seni dan seni rupa Indonesia saat ini.

Perupa dan mantan dosen ISI Yogyakarta Nyoman Gunarsa menuding bahwa karya-karya yang ditampilkan dalam Manifesto terlalu mengekor ke barat. ”Saya melihat bahwa Manifesto justru menjustifikasi bahwa semangat seni rupa dari barat menjadi primadona dari para perupa kita. Semangat lokalitas tidak tumbuh dan menguat sehingga hal ini terasa amat ironis,” ujarnya kepada Doddi Ahmad Fauzi.

Jim Supangkat sebagai kurator pameran Manifesto berupaya menjawab tuduhan Nyoman Gunarsa soal mengekor ke barat itu. Secara tak langsung, Nyoman memang mengkaitkan kuatnya pengaruh barat itu sehubungan keberadaan dirinya. Maklumlah, Jim berasal dari Bandung. Dan Bandung, pada masa-masa lalu lalu pernah dihujat bahkan diberi stempel pengekor seni rupa Barat, bahkan laboratorium seni rupa Barat.

”Saya kira patut dibaca lagi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Manifesto Seni itu. Kita mesti melihat dan menyadari kecenderungan masing-masing seniman di Indonesia. Persoalan seni rupa Indonesia berkiblat ke Barat atau ke Timur adalah wacana usang dan tidak penting. Menurut saya, tuduhan soal kecenderungan kiblat ke Barat tidak disertai kajian yang mendalam dan komprehensif,” ujarnya kepada Argus Firmansah.

Persoalan lokalitas yang dipandang tidak muncul pada pameran Manifesto Seni, menurut kurator independen kelahiran Makasar, 2 Mei 1948 ini, harus dilihat secara lebih mendalam. Seni rupa di Indonesia pada sejarah awalnya oleh Raden Saleh, misalnya, merupakan proses establishing modernity di Indonesia yang pada saat juga terjadi di Eropa.

Lokalitas dalam Manifesto Seni dilihat dengan kacamata contemporary culture yang sekaligus menjelaskan keberadaan lokalitas keindonesiaan yang disuguhkan oleh 350 seniman yang terlibat, sekaligus seni rupa kontemporer Indonesia.

Hujaman kritik terhadap pameran Manifesto yang bersinergi dengan momen sejarah perayaan seratus tahun Kebangkitan Nasional Indonesia itu sah sebagai sebuah polemik perdebatan yang sehat. Seni juga bukan hanya untuk dinikmati, tetapi penting untuk diperbincangkan agar sejarah seni rupa modern Indonesia saat ini disadari oleh para seniman, kritikus, kurator, bahkan ahli sejarah seni rupa Indonesia.

Jim menjadi kurator untuk karya-karya yang dipamerkan dengan spesifikasi Seni dan Rasa Keindahan. Dia memilih beberapa karya dengan berbagai gaya dan wujud antara lain karya-karya Angki Purbandono, Agus Sudarto, Anusapati, Pratomo Sugeng, Oco Santoso, Krisnamukti, Rita Widagdo, Edo Pillu, Dadan Setiawan, Nasrul dan lain-lain, untuk mendukung pendapatnya.

Mikke Susanto, kurator Jogja Gallery dan kritikus seni rupa menyampaikan apresiasinya bahwa Galeri Nasional berhasil menggelar hajatan perupa terbesar di tanah air. Hanya saja dia menyayangkan bahwa secara tematik pameran manifesto tidak bisa menggambarkan atau mewakili keseluruhan dunia seni rupa Indonesia. ”Sekedar sebagai perayaan okelah, tapi kurang mewakili keberagaman,” ujarnya kepada Anitya Wahdini.

Mikke mengkritik Jim yang menulis dalam kuratorialnya bahwa pameran manifesto memperlihatkan restrospeksi seni rupa Indonesia sejak era 1970-an hingga masa kini. Menurut dia, Jim tampaknya lupa mencermati pengertian dan perkembangan seni rupa mutakhir. Dia melihat adanya ketidaklengkapan sisi seni terakhir yang berkembang di kalangan seniman muda ini terasa mengganggu.

Soal tersebut lantas disanggah oleh Jim yang menyatakan bahwa seni rupa kontemporer tidak mempunyai ciri-ciri yang khusus. ”Akan banyak orang yang tertawa, terutama mereka yang memahami seni rupa dunia bila ada seseorang di Indonesia yang memberikan ciri seni rupa kontemporer,” ujar Jim.

Menurut dia, seni rupa kontemporer tidak bisa diberikan ciri-cirinya seperti apa. Paling tidak, seni rupa kontemporer berakar dari contemporary culture yang bagi seorang modernist dienyahkan karena seni tidak mau mereka selalu kaitkan dengan persoalan budaya. Budaya dianggap masa lalu oleh orang modernist karena selalu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat tradisi di masa silam.

Lantas kritik mengenai seleksi karya yang ditampilkan dalam manifesto, menurut pengakuan Jim, bahwa senimanlah yang menentukan karya mana yang dianggap mewakili kecenderungan dirinya dalam mengolah kreatifitas sesuai dengan konteks sosial, politik, budaya, dan pandangan mereka terhadap seni, ke dalam karyanya. ”Jadi tidak benar bila sayalah yang menyeleksi karya mana yang akan disajikan dalam manifesto,” katanya.

Jim Supangkat juga membenarkan kritik Agus Dermawan T, bahwa seorang kurator mengambil resiko besar dalam Manifesto Seni. Dan karya kontemporer itu memang tidak dijelaskan oleh Jim Supangkat dalam pengantar kurasi yang ada di dalam katalog. ”Saya dibatasi ruang yang ada di buku katalog. Terbatas ruang bila semua detail tentang seni rupa kontemporer harus dijelaskan semuanya,” tukas Jim.

Membaca kritik Aminudin TH Siregar, Jim Supangkat menjawab bahwa motif politik di dalam Manifesto Seni itu ada. Pameran itu tidak ada kaitannya dengan program pemerintah dengan ikon seratus tahun kebangkitan nasional.

Yang hendak dikemukakan oleh Jim Supangkat dan kawan-kawan melalui Manifesto Seni justru menunjuk pada upaya pembacaan sebuah realitas seni dan contemporary culture yang menjadi aksi seni rupa kontemporer di Amerika dan Eropa atas perkembangan seni rupa di Indonesia saat ini. Proses tersebut berjalan timbal balik, dan sama sekali bukan sebagai pengekor.

Kurator pameran Manifesto lainnya yang dihubungi Heru Prasetya di Yogyakarta yakni Rizki A Zaelani menyampaikan apresiasinya atas kritik yang muncul terhadap pameran akbar Manifesto. Menjawab kritik Nyoman Gunarsa, anggota Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia ini menyatakan bahwa pameran manifesto memang bukan pameran survei perkembangan.

”Pameran ini mengundang seniman untuk menampilkan karya yang menurut mereka
baik sesuai dengan persepsi mereka tentang seni. Saya nggak bisa bilang bahwa seluruh perkembangan seni rupa Indonesia hanya melulu bicara tentang seni. Ada sisi lain yang dikembangkan. Tapi pameran Manifesto memang lebih menyorot apa persepsi seni menurut seniman dan kemudian dinyatakan dalam karyanya. Ada yang menjelaskan secara langsung dan ada yang tidak,” ujar lelaki kelahiran Bandung, 27 Desember 1965 itu.

Dia mengakui bahwa berkaitan dengan arah perkembangan yang terjadi sekarang, komentar Nyoman Gunarsa ada benarnya. Ada sisi-sisi yang menunjukkan perkembangan yang umum. Karena umum seperti itulah maka orang lantas menilai menjadi mirip. ”Itu yang mungkin dimaksud Pak Gunarsa sebagai mengekor barat,” ujar Rizki.

Menurut alumni FSRD ITB ini, ada satu ciri perkembangan yang hampir berkaitan dan kemudian dilakukan beberapa kelompok seniman, sehingga dinilai sebagai mengekor tadi. ”Akan tetapi menurut saya itu bukan mengekor. Itu adalah kecenderungan, sehingga bisa saja terjadi seperti itu. Saya juga menolak itu disebut sebagai kemunduran. Itu menunjukkan tanda-tanda perkembangan sesuai dengan apa yang dikehendaki masa sekarang. Misalnya karya-karya cenderung menjadi lebih abstrak,” tukasnya.

Dalam Manifesto ada dua tema yang paling besar, yaitu narasi dan seni. Tema seni diisi lebih banyak oleh karya yang menafsirkan seni sebagai cara untuk menyatakan keindahan. Orang bisa menggunakan seni untuk menunjukkan keindahan. Tanpa lewat seni pun sebenarnya gejala itu sudah indah, misalnya pemandangan alam atau perempuan cantik. Kemudian seni menyatakan kembali. Tapi ada karya yang menyatakan keindahan karena caranya, ini yang tampak menonjol saat ini.

Menurut Rizki, sewaktu undangan disebarkan ke komunitas perupa di berbagai provinsi, sebenarnya ada sejumlah penjelasan yang dicoba diuraikan. Penjelasan ini bukan bermaksud menjelaskan karya-karya yang nanti akan dipamerkan. Modelnya bukan model ada masalah kemudian seniman bereaksi. Yang diinginkan adalah bagaimana persepsi seni itu hidup di kepala seniman.

”Kemudian saya menemukan empat jawaban itu. Persepsi itu masuk untuk menyatakan keindahan, narasi, persepsi moral, dan untuk menyatakan eksistensi. Kemudian seninya tampak pada karya. Mereka bebas menafsirkan. Otomatis antara penafsiran moral dengan penafsiran seni menjadi satu. Tema seni kemudian dimunculkan karena sebenarnya persepsi tentang seni itu bisa berbeda-beda,” ujarnya.

Bagaimanapun, problematika seni ini sebenarnya memiliki korelasi dengan semangat kebangkitan itu. Karena dasar dari semangat kebangkitan sebenarnya adalah hidupnya kesadaran modern. Itu paralel dengan kesadaran tentang seni.

Karena istilah ekspresi seni dalam pengertian art sebenarnya adaptasi dari pengertian-pengertian dunia modern. Nggak ada batas wilayah lagi. ”Di masyarakat tradisi juga tidak ada galeri. Nggak ada tradisi pameran, kolektor. Yang ada seni menjadi bagian dari kehidupan komunitas. Tidak ada pemisahan,” katanya.

Pameran Manifesto, kata Rizki, sebenarnya mencoba mengisi narasi bangsa identik dengan narasi tentang identitas seni, bukan identitas politik. Orang akan pusing
kalau berbicara soal seni jaman Soekarno atau Soeharto. Tidak ada pembabakan seperti itu di dalam seni.

Ada beberapa karya yang dianggap lebih baik, dianggap bermakna oleh satu masyarakat yang sama di tempat yang berbeda. Tapi ukurannya karena persamaan persepsi tentang kemajuan seni. Ada karya untuk masyarakat sini tidak dianggap, tetapi untuk yang di sana dianggap bagus.

* Bahan-bahan tulisan dikumpulkan oleh Dwi Fitria, Doddi Ahmad Fauzi dan Anitya Wahdini (Jakarta), Argus Firmansah (Bandung) dan Heru Prasetya (Yogyakarta)

** Dimuat di Majalah Dwi Mingguan ARTi, edisi 003 03 - 16 Juli 2008 halaman 87 - 91